Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

1. Pendekatan Sistem Politik Negara

Untuk mengetahui adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, terlebih dahulu perlu dipahami fungsi dari sistem politik tersebut. Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung ter;ibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Ketiga fungsi itu adalah :

a. Sosial Politik .

Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

b. Rekrutmen politik .

Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

c. Komunikasi politik.

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarkat danmelalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mmpelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Sejarah. Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga factor yang mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam (the past), masa sekarang (the present), dan masa yang akan datang (the future)

2. Pendekatan Sosiologis.  Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.

3. Pendekatan Kultural/Budaya. Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya.

4. Pendekatan Psikologi Sosial/Kejiwaan. Masyarakatan Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik.

5. Pendekatan Filsafat. Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu.

6. Pendekatan Ideologi. Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideology bangsa/negara yang berlaku didalam negara itu.

7. Pendekatan Konstitusi dan Hukum, Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku dedalam negara itu.

2. Perbedaan Sistem Politik

Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu waktu untuk mengadakan studi mendalam tentang apa dan bagaimana suatu negara dijalankan dengan sistem politik yang dianutnya.

a. Sistem politik negara Inggris

1. Masyarakat Inggris sejak abad 19, mulai mengubah bentuk ekonominya dari ekonominya pertanian dan kerajinan tangan menjadi masyarakat industri modern.

2. Kondisi Sosiologis

Kondisi masyarakat Inggris yang semula agraris feodal, dengan cepat menyesuaikan diri menjadi masyarakt industry modern.

3. Kondisi Kultural/Budaya

Sebagian masyarakat Inggris memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang baik. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan.

4. Kondisi Psiko-Sosial/KejiwaanMasyarakat

Mayoritas masyarakat Inggris sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, seperti ratu atau raja, lembaga pemerintah, dan lain-lain.

5.  Pedoman Filsafat

Masyarakat Inggris akan sangat mendukung rezim yang berkuasa, mana kala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi. Dan jika dilanggar maka akan menghadapi perlawanan.

6. Paham atau Ideologi yang Diterapkan

Penerapan Ideologi negara Inggris yang juga pada umunya dianut oleh negara-negara Erofa (Barat) adalah ideology liberal.

7. Pedoman Konstitusi danHukum

Kekuasaan pemerintah Inggris lebih banyak dibatasi oleh konvensi (hukum tidak tertulis) dari pada hukum formal. Dalam struktur politik pemerintah Inggris, pemegang peran politik pusat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: para menteri kabinet, para pegawai negeri senior, dan para pegawai tidak tetap lainnya. Para pemegang peranan politik pusat, pengalaman/senioritas sangat dihargai. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet (perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majeis Tinggi. Peranan parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. Sedangkan perdana menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan oleh pemerintahnya akan diputuskan dalam parlemen tepat pada waktu yang telah ditetapkan, dan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki oleh parlemen.

b. Sistem politik negara Republik Indonesia

1. Latar Belakang Sejarah

Terjadinya Negara Konstitusi Republik Indonesia telah melalui perjalanan politik yang panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi Kolonial Belanda selama lk. 350 tahun, dan bala tentara Jepang selama lk. 3,5 tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Kondisi Sosiologis

Kondisi bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, sangat merasakan penderitaan dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia yang multibangsa, agama, ras dan antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

3. Kondisi Kultural/Budaya

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multicultural, berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan. Semangat menjenjeng tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah tertanam di dada setiap warga negara .

4. Kondisi Psiko-Sosial/KejiwaanMasyarakat

Bangsa sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Hal ini menyebabkan negara pernah mengalami penjajahan dari Kolonial Belanda maupun Jepang

5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup.

6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Sumber dari segala sumber hukum)

7. Pedoman Konstitusi dan Hukum

About these ads